BARRU,— Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi PKS, Hj. Nur Hasbiah Main, S.Sos., M.A.P., terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal peningkatan mutu pendidikan di daerah pemilihannya. Langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap program dan kegiatan pendidikan yang dibiayai oleh APBD Provinsi Sulawesi Selatan.
Kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan langsung di SMK Pelayaran Lintas Nusantara Barru, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pada Sabtu (23/5/2026). Agenda ini dihadiri oleh kepala sekolah, dewan guru, tenaga kependidikan, serta ratusan siswa setempat.
Dalam kesempatan tersebut, Nur Hasbiah Main menegaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi utama DPRD. Hal ini penting untuk memastikan program pemerintah daerah berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.
Menurut legislator yang juga duduk di Komisi A DPRD Sulawesi Selatan ini, pengawasan tidak hanya berfokus pada penggunaan anggaran semata. Lebih dari itu, pengawasan bertujuan melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana sekolah, kualitas proses pembelajaran, serta berbagai kebutuhan penunjang lainnya.
”Pengawasan ini bukan sekadar menjalankan tugas kelembagaan, tetapi juga bentuk komitmen kami untuk memastikan dunia pendidikan memperoleh perhatian yang memadai dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kami ingin memastikan sarana dan prasarana sekolah, kualitas pembelajaran, serta program bantuan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Nur Hasbiah Main.
Melalui dialog bersama pihak sekolah, berbagai aspirasi dan kebutuhan mendesak turut disampaikan kepada Nur Hasbiah Main. Pihak SMK Pelayaran Lintas Nusantara Barru berharap adanya perhatian serius dari pemerintah provinsi terkait kondisi infrastruktur penunjang pendidikan.
Salah satu keluhan utama yang disampaikan adalah kondisi akses jalan menuju sekolah yang mulai mengalami kerusakan. Jika dibiarkan, kerusakan ini dikhawatirkan dapat mengganggu mobilitas dan aktivitas belajar mengajar sehari-hari.
Selain masalah jalan, pihak sekolah juga mengusulkan perbaikan pagar sekolah. Saat ini, kondisi pagar dinilai belum memadai sehingga hewan ternak milik warga sekitar masih sering masuk dan mengganggu area lingkungan sekolah.
Menanggapi keluhan tersebut, Nur Hasbiah Main menyatakan siap menindaklanjuti seluruh masukan yang diterima. Ia berkomitmen untuk membawa aspirasi ini ke instansi terkait di tingkat provinsi sesuai dengan kewenangan yang berlaku.
”Seluruh aspirasi yang disampaikan oleh pihak sekolah menjadi catatan penting bagi kami. Permasalahan terkait akses jalan dan kebutuhan perbaikan pagar sekolah akan kami perjuangkan dan komunikasikan kepada pemerintah daerah agar dapat memperoleh perhatian dan penanganan sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Sebagai informasi, kegiatan pengawasan lapangan ini merupakan bagian dari agenda resmi Pengawasan APBD DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026. Program ini bertujuan memastikan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di bidang pendidikan berjalan secara optimal, transparan, serta akuntabel.
